Radar Sriwijaya (OKU) – Polemik keberadaan PTP Mitra Ogan terus berlanjut, kali ini unsur pimpinan perusahaan sawit di Kabupaten ogan Komering Ulu (OKU), pada Senin (18/2/2019) sore menuju Jakarta untuk mempertanyakan kelangsungan perusahaan tersebut yang saat ini terancam kebangkrutan (pailit).
Unsur pimpinan terdiri dari Kandir, Manejer PIN beserta perwakilan karyawan hendak menuju kantor pemegang saham mayoritas RNI Holding dan Kantor Kementerian BUMN, serta Kantor BPK di Jakarta. Unsur pimpinan yang terdiri juga beberapa perwakilan karyawan itu berangkat menuju Jakarta menggunakan satu bus. Ada sekitar 50 orang turut andil ikut mempertanyakan nasib mereka dan ribuan karyawan lainnya.
Manajer PIN PTP Mitra Ogan, Muslimin menjelaskan jika saat ini perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial mengalami maju mundur, sejak tiga tahun belakangan. gaji karyawan yang seharusnya diyarakan tidak direalisasikan, padahal itu merupakan hak para karyawan yang saat ini kebingunggan untuk menafkahi keluarga mereka.
“Kami selaku pimpinan mendampingi karyawan untuk menanyakan kejelasan apakah Mitra ogan ini maju atau mundur karena pemegang saham ini RNI, disinilah akan menetulan nasib PTP Mitra Ogan,” jelas Muslimin sesaat sebelum berangkat.
Selain itu juga pihaknya akan menuju BPK Kementrian BUMN untuk menindaklanjuti sejauh mana pemeriksanaan BPK terkait dugaan korupsi ditubuh PTP Mitra Ogan yang sangat merugikan keberlangsungan hingga seperti saat ini. “Kami berharap, keberangkatan ini membuahkan hasil. Sebab pertemuan ini diharapkan kedepan dapat menentukan keberlangsungan nasib perusahaan dan ribuan karyawan,” tegasnya.
Sementara itu anggota DPRD OKU yang ikut mendampingi Mirza Gumay, sangat mendukung keberangkatan unsur pimpinan dan perwakilan karyawan untuk menanyakan khususnya ke pemegang saham bagaimana nasib mereka. Pasalnya ini menyangkut kelangsungan ribuan karyawan yang saat ini menunggu tanpa ada kepastian.
“PTP Mitra Ogan yang sahamnya mayoritas dipegang RNI Holding diambang kebangkrutan, jadi bagaimana nasib para karyawan dan pihak ke tiga yang sangat dirugikan. Tentu selain itu status hukumnya bagaimana. Jadi keberangkatan ini sangat perlu,” tegasnya.
Direncanakan, pada karyawan dan unsur pimpinan yang berjumlah sekitar 50 orang itu akan mendatangi kantor kementrian BUMN, BPK serta kantor RNI Holding pemegang saham selama empat hari di Jakarta. (Diq)
