Sekda OKI Minta BKD Inventarisir Kekurangan Pegawai Kelurahan

**Mendesak diisi, program Dana Kelurahan Butuh SDM.

Radar Sriwijaya (OKI) – Hampir seluruh kekurangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalami kekurangan pegawai, bukan cuma staf namun untuk jabatan sekretaris lurah (seklur) maupun kepala seksi (kasi) banyak mengalami kekurangan.

Kekurangan pegawai ini di khawatirkan akan mengganggu pelayanan dan kegiatan di Kelurahan, terlebih lagi mulai tahun 2019 ini setiap kelurahan akan menerima dana kelurahan yang nilainya hampir sama dengan Dana Desa.

Seperti halnya di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung, jabatan Sekretaris Lurah (Seklur) dan 3 jabatan Kasi(Kasi Trantif, Kasi Pelayanan Umum, dan Kasi Kesos) sudah mengalami kekosongan sekitar  6 tahun.

Meskipun hal tersebut sudah sering kali diusulkan oleh beberapa lurah sebelumnya kepemkab OKI namun sampai saat ini jabatan tersebut masih juga belum terisikan.

“Dari zaman pemerintahan Lurah Matrodi, Mulkan, Abu Naim bahkan Lurah sekarang juga pernah mengusulkan kekosongan jabatan tersebut namun kekosongan jabatan ini belum juga terisikan,ya kita tidak tau persis kendalanya apa,”Kasi Pemerintahan Kelurahan Kedaton Muhammad Ali didamping beberapa staf kelurahan kepada wartawan diruang kerjanya selasa(6/8/2019).

Kondisi kekosongan jabatan ini juga dibenarkan Iskandar staf Kecamatan Kayuagung yang diperbantukan di Kelurahan Kedaton.

“Ya memang benar Jabatan Seklur dan 3 Kasi di kelurahan Kedaton ini kosong makanya saya diperbantukan dikelurahan ini, di struktur organisasi kantor Lurah Kedaton hanya ada 2 ASN yang mengisi jabatan Lurah dan Kasi Pemerintahan,staf-staf lain hanya sebagai tenaga honor,untuk lebih jelas langsung tanya Pak Lurah Abdullah Sahri namun Lurah saat ini menghadiri rapat di kantor Camat Kayuagung,”jelasnya.

Sementara Camat Kayuagung Dedi Kurniawan membenarkan kekurangan pegawai dikelurahan dalam kecamatan Kota Kayuagung, kondisi ini sudah disampaikan ke pemkab OKI, namun demikian belum ada realisasi  untuk pengisian kekosongan tersebut.

“Memang benar, dan sebenarnya kita sudah membuat laporan secara tertulis dan meminta agar dapat ditindaklanjuti,” kata Dedi.

Menurut Dedi kedepan tugas di masing-masing kelurahan akan bertambah berat seiring dengan mulai bergulirnya dana kelurahan di 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Kayuagung kondisi ini praktis membutuhkan SDM yang cukup memadai untuk dapat mengelola kegiatan tersebut.

“Mudah-mudahan Pemkab OKI melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Baperjakat OKI akan mempertimbangkan hal tersebut, sebab memang mesti kita sadari memang saat ini banyak terjadi kekurangan ASNm” tukasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah OKI, H Husin SPD MM saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima laporan yang disampaikan Camat Kayuagung terkiat usulan untuk pengisian kekosongan pegawai disejumlah kelurahan.

“Surat tertulis dari camat sudah saya terima dan sudah saya perintahkan ke BKD untuk melakukan inventarisir,  termasuk yang di OPD yang pangkatnya minimal 3A atau 3B yang belum ada jabatan untuk ditawarkan kesitu, (kelurahan,red),” kata Sekda melalui ponselnya.

Sekda yang juga ketua Baperjakat tersebut mengatakan, saat ini kondisi kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan setiap organisasi, disisi lain harus diakui bahwa selama ini banyak ASN yang merasa berat ditempatkan dikelurahan, meskipun sebagai aparatur tentu harus siap untuk ditempatkan dimanasaja.

“Nanti kita lihatlah kedepan ini, sebab memang saat ini di jajaran OPD saja saat ini banyak krisis SDM bahkan ada beberapa OPD justru SDM-SDM yang handal yang ada ditingkat TKS saking kurangnya SDM, ditataran jabatan eselon IV dikecamatan juga  ada yang tidak memiliki staf, bahkan beberapa jabatan eselon dikecamatan juga banyak yang kosong,” kata sekda.

Menurutnya, Saat ini banyak terdapat kekurangan ASN terutama tenaga teknis, selama ini jika ada penerimaan justru yang banyak formasinya untuk tenaga guru dan kesehatan, sementara ASN untuk tenaga teknis ini setiap tahun terus berkurang karena ada yang pensiun.

Sementara kebijakan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum maksimal, tahun ini ada bakal penerimaan CPNS dan P3K namun jika dilihat dari formasinya masih banyak untuk tenaga guru dan kesehatan.

“jadi kita akan maksimalnya ASN yang ada, kalau ada yang belum ada jabatan di dinas-dinas akan diarahkan untuk ditempatkan ke Kelurahan, karena memang saat ini kegiatan dikelurahan akan bertambah seiring dengan adanya dana kelurahan, dan nilainya cukup besar,” tandasnya.(den)