KAYUAGUNG – Kandidat bakal calon bupati dan wakil Bupati OKI periode 2019-2024, Jamal Rsatria SH MH mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten OKI hanya bergantung pada anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan.
Akibatnya, jika terjadi pemangkasan anggaran seperti yang terjadi saat ini berimbas pada terhambatnya pembangunan, padahal jika pemerintah jeli dan mau bekerja keras tidak hanya “menadah” dari pemerintah pusat, maka persoalan defisit anggaran akan dapat diatasi.
“Sejauh ini potensi pendapatan yang ada tidak digali secara maksimal, seharusnya Perusahaan Daerah memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapat, bukan malah sebaliknya menjadi beban. ” kata Jamal dalam konfrensi pers di DPD Partai Golkar OKI usai mengembalikan formulir penjaringan, Sabtu (22/7/17).
Banyak potensi yang tidak tergali secara maksimal, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, jasa dan pariwisata yang bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Selain memaksimalkan sumber-sumber pandapatan, kemampuan pejabat birokrasi dalam “mengambil” program pembangunan dari pusat agar dialokasikan ke Kabupaten OKI juga dirasakan kurang maksimal, padahal banyak anggaran pusat yang bisa ditarik kedaerah untuk menambah anggaran pembangunan.
“Makanya dalam menyusun komposisi pejabat birokrasi harus yang betul-betul menguasai bidangnya, jangan hanya karna persoalan subyektif saja atau persoalan suka dan tidak suka, jangan di kotak-kotak.” Jelasnya.
Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jadi tidak boleh salah dalam melakukan perencanaan pembangunan sebagai contoh jika ada program cetak sawah maka hal yang paling utama bukan hanya pada cetak sawah baru saja, akan tetapi bagaimana mengatasi pengendalian penataan air disawah, jangan nanti jika musim hujan banjir dan musim panas jadi kering, sehingga program tidak menjadi sia-sia. ” sindirnya.
Menurutnya, luas wilayah Kabupaten OKI yang lebih dari propinsi Bengkulu memang membuat beban anggaran menjadi berat sehingga sudah sepantasnya jika terpilih sebagai kepala daerah dirinya akan tetap mengusulkan pemekaran kabupaten OKI setidaknya menjadi tiga kabupaten.
“Kalau memang pemekaran kabupaten masih terkendala di pemerintah pusat, namun hal tersebut tidak boleh berhenti diupayakan.” katanya. (den)