Photo : Sekda OKI H Husin. (ist.net)
**Sekda Ragukan Responden Survey KPK
Radarsriwijaya.com, (OKI).- Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu merilis data hasil survey cukup mencengangkan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Pasalnya, Kabupaten yang berjuluk Bumi Bende Seguguk ini dinobatkan sebagai peringkat ketiga daerah paling rentan korupsi di Sumatera Selatan, setelah pemprov Sumsel dan Kota Palembang.
Menanggapi hal tersebut, Sekda OKI H Husin S.Pd MM, M.Pd mengatakan, pihaknya sudah mengetahui akan hasil survey yang dilakukan oleh KPK tersebut, namun sekda justru cukup meragukan responden yang diambil secara acak tersebut adalah kondisi sebenarnya.
Menurutnya hasil survey itu tergantung responden yang dipilih kalau responden dipilih lawan politik pasti tidak benar semua.
“Ya mungkin kebetulan responden yang disurvey ini adalah lawan politik sehingga bisa dipastikan bahwa hasilnya akan kurang baik, Nah sekarang ada lagi responden sifatnya kuisioner, ini memang ada penurunan kosupga minus 1 dikarenakan optimalisasi pajak 2022 terlampau tinggi targetnya sehingga tidak tercapai. Tapi secara rata-rata nasional kosupga 77 memang dianggap masih rentan. Kalau ditanya dengan saya persepsi bagus, kita curiga waktu KPK roadshow ada beberapa responden diambil 20 responden mungkin mereka mengirim kesitu kebetulan lawan politik”. Kata sekda yang didampingi Inspektur daerah Syafarudin usai rapat Paripurna di Gedung DPRD OKI, Jumat (12/5/2023).
Sekarang bicara banyak di medsos proses penapisan atas penyelenggaraan pemerintah Polda memerintahkan setiap Polres terjun ke lapangan soal jalan rusak viral. Hasilnya dari informasi yang disampaikan Anggota Polres OKI sekitar tiga km yang rusak lainnya inilah spot nya masih bisa dilalui.
Menurut sekda, Inilah pendidikan politik ada yang santun ada yang tidak tapi keragaman ini diterima, yang penting pihaknya sebagai pemerintah tidak langsung proaktif biarlah alam yang menyeleksinya. Kalau pihaknya proaktif timbul ada gesekan antara pemerintah dengan masyarakat yang memberi statement.
“Sekarang ada OPD sudah dikejar standar pelayanan minimal (SPM) ini harus ditarget dalam rangka mencapai target bupati di periode kedua. Visi Misi itu capai target atau tidak dilihat bagaimana IPM , pertumbuhan ekonomi, viral OKI miskin Nomor 2, saya tidak katakan itu tidak benar, ada yang keliru data itu diluruskan dan meluruskan data tidak terlalu frontal dan kita memanggil orang yang berkompeten menjelaskan itu.” Katanya.
Sebelumnya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yudhiawan saat berada di Palembang, Kamis (11/5/2023), menyebutkan, berdasarkan hasil survei KPK melalui pantauan pihak internal, eksternal, dan sejumlah ahli menunjukkan 10 dari 18 daerah di Sumatera Selatan masuk kategori sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi.
Kerentanan itu didominasi proyek infrastruktur yang diambil tim pemenangan kepala daerah, (tim sukses,red).
Pemerintahan daerah tersebut antara lain, Pemprov Sumsel, Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, dam Pagaralam. Sementara 8 pemerintahan lain tidak dalam status terjaga.
Menurut Yudhiawan, celah terjadinya korupsi sangat tinggi, tak hanya unsur pemerintahan tetapi juga swasta. Sebagai contohnya, kelompok yang dulunya sebagai tim pemenangan kepala daerah atau tim sukses, kebagian jatah proyek infrastruktur walaupun bukan ahlinya, kemudian proyek tersebut diserahkan atau dijual kepada orang lain sehingga secara otomatis anggaran akan terpotong karena untuk mendapatkan keuntungan.(tim)
