HIMPAS SOROTI KEBIJAKAN PJ GUBERNUR DAN BOBROK NYA PENDIDIKAN SUMSEL

Radar Sriwijaya – (Palembang) Himpunan Mahasiswa Pemuda Sriwijaya (HIMPAS) melakukan aksi damai di Kantor gubernur sumsel pada hari kamis 1 februari 2024, dengan membawa tuntutan MENOLAK DENGAN TEGAS ATAS DILANTIKNYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN YANG BARU DIKARENAKAN RANGKAP JABATAN dan Meminta Pj gubernur Sumsel untuk mengevaluasi secara langsung Kabid SMA dan Kabid SMK Dinas Pendidikan prov Sumatera Selatan karena dinilai tidak mampu dalam menyelesaikan masalah Pendidikan di tingkat SMA/SMK yang ada di Sumatera Selatan.

“kedatangan kami disini untuk menyampaikan aspirasi terkait atas dilantiknya kepala dinas pendidikan yang baru dikarenakan terdapat indikasi rangkap jabatan yaitu telah menjadi Pj bupati OKU, serta meminta pj gubernur sumsel untuk mencopot kabid sma dan kabid smk pada dinas pendidikan provinsi sumsel karena dinilai tidak mampu dalam menyelesaikan masalah Pendidikan di tingkat SMA/SMK yang ada di Sumatera Selatan karena masih banyaknya Indikasi Dugaan Jual Beli Seragam Sekolah dan Pungutan Liar berkedok KOMITE Sekolah serta tidak benar nya pengelolaan DANA BOS di setiap sekolah yang ada di sumsel” pungkas Gusti selaku Korlap.

Setelah beberapa orasi, pada akhirnya pihak terkait yang di wakilkan oleh inspektorat pemprov sumsel menemui masa aksi dan menyampaikan “ untuk kepala sekolah sma dan smk di sumsel yang masih melalukan jual beli seragam sekolah dan pungutan liar komite sekolah sudah banyak di tindak lanjuti oleh mereka sesuai dengan banyaknya laporan, dan bergiliran untuk melakukan tindak lanjut tersebut”

Ketika ditanya oleh ade syawal selaku kordinatir aksi, perihal sekolah mana saja yang sudah di tindak lanjuti tetapi di jawab itu rahasia yang tidak bisa di sampaikan, dan ade syawal melanjutkan pertanyaan apa tanggapan dari inspektorat perihal pj bupati oku merangkap jabatan dengan menjadi dilantiknya kepala dinas pendidikan provinsi sumsel yang baru, “ kalo itu saya pun bingung dengan keputusan dari Pj gubernur, baiknya untuk keputusan ini lebih baik dilaporkan ke Mendagri langsung” jawab perwakilan inspektorat pemprov sumsel yang menemui masa aksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *