Photo : Ilustrasi.net
Radarsriwijaya.com, (Palembang).- Sejumlah nama calon Bupati Muara Enim yang berasal dari kalangan birokrat telah beredar di tengah masyarakat.
Akan tetapi, nama-nama ini dinilai masih belum mumpuni untuk mengangkat citra dan kemajuan bumi Serasan Sekundang. Hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan birokratis yang selama ini justru menimbulkan masalah, utamanya berkaitan dengan citra dan kemajuan Bumi Serasan Sekundang.
Para birokrat ini, dinilai tidak mampu menangkap apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan yang dimunculkan selama ini cenderung tersandera dengan kepentingan, sehingga menjadikan masa depan masyarakat Muara Enim dalam ketidakpastian.
Bukti nyata, sejak kepenmimpinan Muzakir Sai Sohar, pemerintahan Muara Enim terus didera isu korupsi. Berlanjut ke masa kepemimpinan Ahmad Yani, juga wakilnya Juarsah yang kemudian menuruti jejak pendahulunya menjadi pesakitan. Pemprov Sumsel akkhirnya turun tangan menunjuk Pelaksana Tugas maupun Penjabat Bupati silih berganti.
Bukannya simpatik, warga justru dinilai antipati dengan mereka yang hanya hadir sementara ini. Tidak lain karena belakangan muncul sisi egois, yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Sama sekali belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Dalam pengamatan Pendiri Rumah Peradaban Semende, Aan Ansori yang dibincangi RMOLSumsel, salah satu alasan utama munculnya egoisme itu adalah Sumber Daya Alam (SDA) Muara Enim yang kaya dan melimpah.
“Kita akan lihat, mungkin sebulan atau dua bulan ke depan, bisa jadi ada anak desa dari tepian Kabupaten ini akan ikut ambil bagian,” kata Aan, Rabu (3/4).
Dia menganalogikan, siapa yang awalnya menduga jika Jokowi yang berasal dari kota kecil bisa muncul memimpin Indonesia. Begitu pula Kabupaten Muara Enim, yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir ternyata telah dipimpin oleh lima orang Bupati.
“Semua yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Apalagi kalau hanya sekelas Kabupaten, semuanya menjadi lebih mungkin. Saat ini opini di tengah masyarakat terus berkembang. Mengenai pemimpin yang tegas, bisa mengondusifkan hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat dan masih banyak lagi (masalah) yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Namun kembali lagi dia menegaskan bahwa saat ini masyarakat Muara Enim bisa saja sudah muak dengan politisi dan birokrasi. Apalagi mereka ini selalu menampilkan kamuflase di tengah masyarakat, padahal niat yang sebenarnya adalah merebut kekuasaan.
Hal inilah yang menurut Aan terlihat dalam wajah pemerintahan Muara Enim lima tahun ke belakang. Di sisi lain, hal ini pula akan menjadi alasan berubahnya persepsi masyarakat mengenai sosok pemimpin yang diharapkan muncul dan pantas untuk memimpin Muara Enim,
“Saya lebih tertarik untuk menunggu nama-nama yang diusung dari harapan dan mimpi rakyat untuk Muara Enim yang lebih baik, Kabupaten ini layaknya air mata yang sedang membutuhkan sapu tangannya,” tutup Aan.
Sebab, gaya kepemimpinan yang berasal dari arus bawah dan membawa serta semangat akar rumput, menurutnya akan menjadi obat yang efektif untuk luka yang diderita masyarakat Muara Enim, dengan cara memimpin yang tidak terlalu formal, tidak terlalu hierarkis, dan lebih personal. (Den/ril_smsi-sumsel)
