Radar Sriwijaya.com (OKI) – Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan area terjauh dari pusat pemerintahan daerah, sehingga tak heran cenderung mengalami ketimpangan. Namun ke depan, ada asa pemerataan pembangunan sesuai janji salah satu Cabup OKI periode 2025-2030.
Cabup OKI nomor urut 02 H. Muchendi Mahzareki SE M.Si adalah si pemberi asa tersebut. Beberapa strategi pembangunan sudah disiapkan dan dibeberkan ke publik, meskipun Pantai Timur berkesan menjadi basis suara dari lawannya di Pilkada, yakni Cawabup OKI nomor urut 01 Abdiyanto SH MH.
Pantai Timur area terdiri 5 kecamatan, antara lain Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, Sungai Menang dan sebagian Pangkalan Lampam. Abdiyanto yang telah lima kali terpilih menjadi anggota DPRD OKI berasal dari Kecamatan Tulung Selapan, meskipun tak ada jaminan menang di area ini karena kapasitasnya sebagai cawabup.
“Ada strategi dari saya untuk memajukan Pantai Timur. Kami sudah berkeliling ke Pantai Timur, melihat dan mendengar langsung keluhan warga di sana,” ujar Muchendi saat debat publik Pilkada OKI 2024 di Hotel Novotel Palembang, Jumat (1/11/2024) malam.
Dijelaskannya, potensi perikanan dan tambak di Pantai Timur sangat luar biasa bila dikelola dan dibantu pemerintah.
“Kami telah menyiapkan program yang intinya ikan dan tangkapan laut lainnya dari nelayan tidak langsung dijual, karena cenderung harganya turun. Kami programkan agar ikan tangkapan nelayan bisa ‘ditabung’ dulu,” katanya.
Lanjutnya, program ini tentu akan didukung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI karena ada beberapa daerah yang telah menerapkan.
“Selama ini banyak nelayan di Pantai Timur yang langsung menjual ikan ke luar OKI, seperti Bangka. Banyak produksi olahan ikan seperti terasi yang dijual ke Bangka, sehingga populer calok (terasi -red) Bangka. Padahal ini produksi Tulung Selapan. Nah, ini ke depan akan kita benahi,” janjinya.
Bukan hanya tentang hasil laut dan tambak, Muchendi juga menggagas dan mendorong kemajuan pariwisata lokal di Pantai Timur.
“BUMDes di Pantai Timur jangan hanya mengandalkan dana desa saja, karena tidak akan maksimal. Bupati harus bisa mendorong BUMDes melobi bantuan ke Kementerian Pariwisata. Sebenarnya BUMDes bisa bekerja maksimal asalkan bupatinya serius,” ulas Muchendi. (bram/rel/BA)
