**Dana perjalanan Dinas DPRD OKI Tahun 2017
Radar Sriwijaya (OKI) – Kasus dugaan ‘Skandal Keuangan Perjalanan Dinas’ oknum anggota DPRD OKI, hingga diduga merugikan negara sampai Rp1,9 miliar, mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat.
Seperti dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumsel Zulfikar SH MH, dikonfirmasi wartawan, kemarin (26/04). Menurut Zulfikar, apa yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD OKI tersebut, sangatlah tidak berpihak kepada rakyat Kabupaten OKI.
‘’Oknum dewan itu semestinya segala perbuatannya harus berpihak kepada rakyat, yang telah mempercayai mereka untuk menjadi wakil rakyat. Sedangkan ini mereka diduga telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan rakyat,” kata mantan Komisioner Bawaslu Sumsel ini.
Menurut Zulfikar, menyangkut anggaran negara, didalam pembayarannya harus mengacu kepada aturan keuangan yang sudah ditetapkan. Namun, jika dikemudian hari ada dugaan penyimpangan tentang keuangan tersebut, tentu semuanya patut untuk kita pertanyakan.
‘’Ini yang patut kita pertanyakan, apakah ini sebagai bentuk kesengajaan yang diduga dilakukan pejabat di Setwan OKI atau tidak. Bisa saja ini suatu kesengajaan, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan oknum anggota dewan yang diduga overload atau melebihi haknya,” terang Zulfikar, yang saat itu didampingi Wakil Sekretaris PWPM Sumsel Ahmad Fajri Hidayat SH ini.
Selain itu, sambung Zulfikar, bisa juga oknum wakil rakyat itu lupa dengan tugas utamanya, yakni mengakomodir kebutuhan masyarakat, misalnya dengan membuat program yang berpihak kepada masyarakat.
‘’Saya kira lebih baik program untuk pembangunan Kabupaten OKI, daripada membuat program Bimtek seperti itu,” sambung pria yang merupakan putra asli Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam ini.
Zulfikar mengharapkan masyarakat Kabupaten OKI, untuk sadar dengan wakil-wakilnya di DPRD OKI. Oknum dewan hendaknya jangan menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.
‘’Mereka harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membangun Kabupaten OKI,” harap Zulfikar.
Ditambahkan Zulfikar, kasus dugaan korupsi ini, harusnya ada efek jera bagi oknum anggota dewan yang berani ‘bermain’ dengan uang negara.
‘’Harus ada efek jera, jangan sampai oknum dewan berani melakukan korupsi. Sebaiknya kasus ini, jangan cukup dengan mengembalikan uang saja, namun harus diusut dugaan korupsinya oleh penegak hukuk. Tujuannya ya itu tadi, untuk memberikan efek jera,” tambah Zulfikar.
Sementara Ketua LSM TRAP Sumsel Pipin SJ mengaku, sebenarnya modus dugaan korupsi seperti ini, sudah sangat lama diduga terjadi di DPRD OKI.
‘’Ini sebenarnya bukan masalah baru. Hanya saja kasus seperti ini, baru terungkap tahun ini,” terang Pipin.
Sebenarnya, sambung Pipin, jika penegak hukum ingin serius, masih banyak dugaan korupsi di lingkungan DPRD tersebut, bukan hanya uang bimtek atau perjalanan dinas saja.
‘’Diduga masih banyak anggaran siluman di DPRD itu, dan itu sudah dilakukan dari dulu,” sambung Pipin.
Makanya, tegas Pipin, pihaknya mendesak penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi di DPRD OKI, apalagi sudah ada indikasi kerugian negaranya.
‘’Periksa oknum-oknum atau pejabat di Setwan OKI, jika perlu ganti oknum-oknum yang terlibat indikasi korupsi tersebut,” tegasnya.
Pipin bahkan menduga masih banyak proyek siluman yang terjadi di DPRD OKI.
‘’Masih banyak ketimpangan, dan diduga masih banyak proyek bermasalah di dewan, karena semua proyek diduga merupakan proyek pasang dalam. Bahkan, hampir tiap bulan oknum dewan ataupun oknum pejabat di Setwan jalan-jalan,” tambah Pipin.(den)
