Radar Sriwijaya (OKI) , – Hingga bulan Oktober 2019 lalu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar Rp.145 milyar, jumlah tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.129 milyar atau secara persentase mencapai 112,59 persen.
Jumlah tersebut terbilang belum signifikan bila dibandingkan dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) OKI tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp.2,7 Trilyun. atau hanya sebesar 5,3 persen dari kebutuhan APBD 2019.
Realisasi pencapaian PAD tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) OKI, Suhaimi AP M Si pada rapat koordinasi pendapatan daerah Kabupaten OKI di ruang rapat Bende Seguguk 1 Setda OKI, Selasa (3/12/2019).
Dikatakan Suhaimi, total penerimaan PAD yang sudah terealisasi berada pada angka Rp145 miliar dari target sebesar Rp129 miliar.
Ditambahkannya, meski secara umum PAD ini telah mencapai target, masih ada beberapa sektor yang harus digali agar penerimaan lebih maksimal. Seperti pada sektor pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
Untuk itu dirinya mengharapkan agar dalam waktu yang tersisa ke depan sektor-sektor yang belum maksimal ini bisa mencapai target.
“Jadi rakor ini dilakukan untuk menyampaikan capaian penyerapan PAD, termasuk memaparkan pencapaian dari seluruh OPD, khususnya yang menjadi mitra,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Sekda OKI H. Husin SPd MM mengungkapkan, dari pencapaian pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan ini masih rendah. Untuk itu, dirinya menegaskan agar para camat untuk turut membantu memberikan arahan kepada kades dan lurah untuk terus mensosialisasikan sektor ini.
“Ini akan berjalan jika kades dan lurah betul-betul serius menjalankan dan memberikan arahan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan masyarakat semakin meningkat seiring semakin kompleksnya masalah yang dihadapi. Untuk mengimbangi ini harus ada peningkatan kinerja agar benar-benar bertanggung jawab atas PAD yang ditargetkan di setiap instansi, sehingga pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Secara umum, Husin menilai memang penerimaan PAD tersebut telah mencapai target, namun jumlah capaian PAD saat ini masih belum seimbang dengan APBD dan kebutuhan yang ada di Kabupaten OKI. Karena pendapatan inilah yang menurut Husin, bisa dengan leluasa dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan yang ada di OKI.
“PAD kita belum sampai Rp200 miliar, ini bahkan Rp150 miliar saja belum tersentuh. Sementara belanja kita semakin meningkat, jadi ini tidak seimbang dengan progres APBD kita. Ini progesnya menurut saya tidak seimbang, karena seyogyanya ketika APBD meningkatkan PAD juga (meningkat,red),” tegasnya.
Tokoh pemuda OKI Jamalludin mengatakan, realisasi PAD OKI ini sangat minim bila dibandingkan dengan kebutuhan belanja dalam setiap tahun, dimana PAD hanya 5 persen daribtotal APBD.
“Setiap tahun APBD meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan PAD, kita masih sangat bergantung dengan dana Pusat dan Provinsi,” katanya.
Dirinya meminta kepada Pemda OKI untuk serius dalam melakukan upaya peningkatan PAD melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.
“Jangan sampai pendapatan sudah minim, belanja pegawai lebih besar dari belanja langsung, harus ada upaya yang maksimal. ” tukasnya. (den)
