Photo : Hasan bersama putrinya.
**Terkait pemalsuan tandatangan dan stempel desa untuk kekeperluan pelayanan Kesehatan.
Kayuagung,Radarsriwijaya.com,- Peristiwa hukum yang terjadi di Desa Serigeni Lama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terkait dengan pemalsuan tandatangan kepala desa oleh salah seorang warganya masih terus berlanjut.
Padahal, Jika saja bertindak lebih bijaksana dalam menyikapi masalah ini, maka kejadian yang idealnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tersebut tidak harus sampai kepersidangan. terlebih lagi pemalsuan tandatangan ini kepentingannya untuk pengobatan, meskipun perbuatan tersebut jelas salah.
Adalah Yulianti (41) seorang ibu rumah tangga kini harus terpisah dari keluarganya lantaran ditahan setelah laporan kades Srigeni lama, AK ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum hingga kini masih bergulir di Kejaksaan Negeri OKI.
Menurut Hasan, yang merupakan suami Yulianti kepada awak media menuturkan, peristiwa pemalsuan dokumen terjadi pada 2 November 2020 lalu, peristiwa ini dipicu oleh buruknya pelayanan desa dalam melayani berbagai keperluan pengurusan dokumen kependudukan.
Menurutnya kejadian berawal dari upaya istrinya mendapatkan legalitas pemerintahan desa Serigeni berupa pengantar Kartu Keluarga. Dokumen yang memerlukan pengesahan berupa tanda tangan kades tersebut akan digunakan sebagai syarat pengurusan biaya persalinan anaknya oleh BPJS.
“Namun sayangnya meski sudah 3 kali mendatangi kediaman kepala desa, pak kades tidak berhasil ditemui dengan berbagai alasan. Pertama kali hendak dijumpai beliau tidur, keduanya sama saja. Hingga ketiga kali tak berhasil ditemui,” terangnya, Jumat (12/10/2021).
Meski diakui Hasan sebagai kesalahan dirinya membiarkan istrinya berbuat nekat dengan memalsukan tanda tangan kepala desa dan stempel pemerintahan desa. Namun menurut dia, tidak ada pilihan lain selain untuk mempertimbangkan biaya persalinan mahal bila diluar tanggungan BPJS.
“Waktu itu memang anak saya terkendala biaya persalinan. Harapan satu-satunya cuma melalui BPJS. Untuk itulah dibutuhkan surat pengantar dari kantor desa. Namun sayang, kepala desa tidak cukup peka memahami keperluan mendesak dari warganya sendiri,” sesal dia.
Atas kesalahan yang telah dibuat, Hasan mengaku telah beberapa kali menyampaikan upaya permintaan maaf atas tindakan istrinya. Namun permohonan bersalah tersebut ditolak mentah-mentah oleh kades. Bahkan dengan teganya, istrinya malah dilaporkan ke pihak kepolisian.
“Biarpun kami bersalah, mestinya kades memiliki hati nurani. Apalagi semestinya kades memahami bagaimana kondisi keluarga kami sebenarnya. Bukan malah memenjarakan warga sendiri,” sesalnya.
Ditempat berbeda, Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Prasaja Nusantara, Aulia Aziz Al Haqiqi mengutarakan pandangannya sebagai praktisi hukum.
Menurutnya, dia menghormati proses hukum serta perbuatan itu meski merugikan kades secara langsung namun seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan lebih baik ketimbang menempuh jalur hukum.
Apalagi informasi yang ia dapati bahwa pemicu kenekatan pelaku disebabkan oleh keperluan pelayanan umum di desa itu tidak terpenuhi secara baik.
“Kami yakin bila surat pengantar tersebut didapatkan, berkemungkinan besar peristiwa ini tidak akan mungkin terjadi. Keterpaksaan yang mengharuskan pelaku melakukan pemalsuan tersebut,” imbuhnya.
Praktisi hukum yang sempat viral atas keberhasilan memenangkan gugatan saat mendampingi kasus kematian ABK asal OKI di awal tahun ini juga mengungkapkan perbuatan itu tidak merugikan kades secara langsung, melainkan untuk memenuhi persyaratan dokumen,
“Mengingat waktu, persalinan anaknya waktunya semakin dekat. Sementara syarat pengajuan ke BPJS terkendala oleh ketidaksiapan aparatur desa dalam menjamin hak warga memperoleh legalitas yang dibutuhkan.” Jelasnya.
Secara keseluruhan berdasarkan tinjauan dirinya, ia mengaku cukup menyayangkan kasus ini lantas diproses sejauh ini. Selain itu, ia berpendapat, peristiwa ini terjadi oleh kelalaian aparatur desa dalam melayani warga.
“Hal berbeda bila pemalsuan tanda tangan kades tersebut digunakan untuk keperluan jual beli tanah atau sejenisnya. Terlebih permintaan maaf telah disampaikan berulang kali. Beberapa hal tersebut mestinya dipertimbangkan dengan seksama, kalaupun tujuannya adalah efek jera harusnya diselesaikan saja tanpa harus bergulir kepersidangan. langkah yang diambil saat ini saya rasa tidak bijak.” ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi langsung dengan kades Serigeni, AK melalui sambungan nomor telepon tidak berhasil didapatkan. Meskipun ponsel yang bersangkutan aktif, namun tidak direspon meski setelah mencoba beberapa kali dihubungi.(den/rel)
